Gubernur Sulsel Apresiasi Manajemen Gas dan Rem, Presiden Jokowi Seimbangkan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi di Masa Pandemi

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri langsung Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Gedung AA Maramis, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Baca juga: Sekprov Sulsel Minta Kerjasama Semua Pihak Pastikan Kebutuhan Pokok Masyarakat Terpenuhi

Rakor ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligu memberikan pandangan dan arahannya. Dalam rakoor ini, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan penanganan pandemi baik tingkat global dan nasional yang kondisinya terkendali, laju kasus melambat namun varian baru masih terus mencul. Pemulihan ekonomi berlanjut, ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang tahun 2022 dan diperkirakan Y-on-Y bisa dicapai di angka 5, 3 persen. 

Pondasi perekonomian masih kuat antara lain dari konsumsi, investasi dan ekspor yang kembali menjadi penggerak ekonomi. Konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perkiraan semula, defisit APBN sudah dicapai di bawah 3 persen di tahun 2022. Inflasi tetap terkendali di level 5, 51 persen.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Harap Pendampingan Kemendagri Dapat Geliatkan Ekonomi

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menilai keberhasilan ini adalah  berkat kepemimpinan Presiden Jokowi mengambil kebijakan makro dan mikro yang tepat dan Pemerintah Pusat sangat kuat dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pandemi.

“Berkat pengambilan kebijakan yang tepat. Pemerintah Pusat juga dalam melakukan koordinasi dan komunikasi yang kuat bersama pemerintah daerah, rapat dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan di lapangan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, ” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga: Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Admin SP4N-LAPOR! Tidak Bisa Dianggap Hanya Hal Kecil

“Manajemen gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan Bapak Presiden menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita, kami pemerintah daerah mengapresiasi, ” tambahnya.

Sehingga, setelah dicabutnya PPKM melalui Inmendagri 30 Desember 2022 dan saat ini memasuki masa transisi pemulihan ekonomi untuk tetap waspada dan hati-hati dalam memutus kebijakan ekonomi. Sehingga arahan dari Pemerintah Pusat dan koordinasi sangat diperlukan.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite, Presiden: Hitung Betul Sebelum Diputuskan

Presiden Jokowi sendiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak mulai tingkat pusat hingga daerah. Termasuk kepada peranan TNI-Polri yang memberikan peranan dan bekerja melebihi tugas inti menjaga pertahan dan keamanan.

“Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak/ibu semuanya dan seluruh jajaran di tingkat pusat sampai tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. 

Baca juga: Aria Bima Usul Gudang Milik Pemerintah Dibentuk Sistem Resi Gudang

Munculnya pandemi Covid-19 menjadi tantangan dan persoalan sangat berat. Tidak ada standar penanganan sebelumnya. Semua negara belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini. 

Misalnya pada kebijakan, awal munculnya pandemi, dari WHO disampaikan masker tidak perlu digunakan pada mereka yang sehat, yang menggunakan masker hanya yang positif Covid-19. Kemudian semua harus pakai masker. 

Presiden menekankan bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari manajemen gas dan rem. Keputusan diambil harus cepat dan akurat sesuai data di lapangan dengan berbagai tantangannya.

“Melakukan manajemen gas dan rem bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga pandeminya juga bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara. Tidak mudah, ” sebut Jokowi.

Sedangkan, Ketua KPCPEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, setelah Penghentian PPKM dan saat ini memasuki masa transisi, dalam situasi ini, Satgas Covid-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilience (bangkit dan pulih), vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis booster kedua.

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

Data dari Covid-19.go.id update hingga 26 Januari 2023 sebanyak 6.728.676 positif dan 160.795 meninggal dunia.(***)